Surabaya dikenal sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota Provinsi Jawa Timur. Namun, pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia, pusat pemerintahan provinsi ini pernah berpindah ke sejumlah daerah. Perpindahan tersebut terjadi di tengah situasi perang dan upaya mempertahankan kemerdekaan dari pasukan Belanda dan sekutu.
Salah satu peristiwa yang melatarbelakangi perpindahan ibu kota ini adalah Pertempuran 10 November 1945. Serangan pasukan Sekutu dan NICA membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur harus meninggalkan Surabaya demi menjaga keberlangsungan pemerintahan.
Dalam penelitian Fatih Mohammad Romzy dan Ari Sapto (2024), pusat pemerintahan Jawa Timur disebut pernah berpindah ke Sepanjang, Sidoarjo, Mojokerto, Kediri, Malang, hingga Blitar sebelum kembali ke Surabaya.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah mulai membentuk sistem pemerintahan di berbagai wilayah.
Melalui sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, wilayah Indonesia ditetapkan menjadi delapan provinsi, termasuk Jawa Timur.
RMTA Soerjo ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Residen Bojonegoro dan kemudian dilantik pada 5 September 1945.
Pada masa awal kemerdekaan, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk kedatangan pihak asing yang ingin kembali menguasai Indonesia.
Ketegangan di Surabaya meningkat setelah kedatangan pasukan Inggris dan NICA pada Oktober 1945. Pada 25 Oktober, Gubernur Soerjo mengadakan rapat bersama seluruh residen di Jawa Timur untuk membahas persoalan ekonomi.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber