jatimnow.com – Pemerintah Kota Kediri menggandeng Kejaksaan Negeri Kota Kediri untuk mengawal pelaksanaan program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pengawasan dilakukan untuk memastikan bantuan senilai Rp35 juta per rumah digunakan sesuai peruntukan dan tepat sasaran.
Pengawalan tersebut dilakukan melalui evaluasi Proyek Strategis Daerah (PSD) yang melibatkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), Inspektorat, serta Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
Pada Selasa (10/11/2026), tim gabungan meninjau progres rehabilitasi rumah penerima bantuan di tiga lokasi, yakni Kelurahan Balowerti, Tempurejo, dan Banjarmlati.
Kepala DPKP Kota Kediri, Syamsul Bahri, menjelaskan pengawasan lapangan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan terhindar dari penyimpangan.
“Evaluasi kali ini merupakan kunjungan lapangan kedua setelah sebelumnya dilakukan saat masih 0 persen. Pada tahap ini, progres rehabilitasi telah mencapai sekitar 50 persen dan selanjutnya akan dilakukan pemantauan kembali hingga seluruh pekerjaan selesai 100 persen,” terangnya.
Syamsul menyebutkan, pada 2026 DPKP menargetkan bantuan sosial RTLH untuk 200 unit rumah. Hingga saat ini, sebanyak 190 penerima telah terealisasi.
Sementara itu, beberapa calon penerima lainnya tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia atau mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian dialihkan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) agar target keseluruhan tetap mencapai 200 penerima manfaat.
“Untuk sisanya ada beberapa calon penerima yang tidak dapat melanjutkan program karena kondisi tertentu, seperti meninggal dunia, mengundurkan diri. Sisa alokasi tersebut kemudian kita geser ke Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sehingga target keseluruhan tetap sebanyak 200 penerima manfaat pada tahun ini,” jelasnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber