Mojokerto (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto mematangkan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Kontingensi Penyakit Kejadian Luar Biasa (KLB) Berbasis Vektor. Regulasi tersebut disiapkan sebagai pedoman penanganan darurat apabila sewaktu-waktu terjadi wabah penyakit di wilayah Kota Mojokerto.
Pemantapan draft Perwali tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan pemantapan rancangan regulasi di Lyn Hotel Kota Mojokerto, Selasa (10/11/2026). Kegiatan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor untuk memberikan masukan sebelum regulasi ditetapkan.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menegaskan, kesiapsiagaan menghadapi KLB bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari instansi vertikal, organisasi profesi, organisasi masyarakat hingga relawan.
“Berbicara tentang kondisi luar biasa, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Itulah mengapa dalam SK Wali Kota, satgasnya bersifat lintas sektor. Tidak hanya unsur pemerintah, tetapi juga melibatkan organisasi profesi dan organisasi masyarakat,” tuturnya.
Dalam regulasi tersebut, lanjutnya, mengamanatkan pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan melalui lima aspek, yakni surveilans, pengendalian faktor risiko, imunisasi, penguatan sumber daya manusia kesehatan, serta penyusunan rencana tanggap darurat.
Khusus pada aspek rencana tanggap darurat, diperlukan dokumen kontingensi yang menjadi pedoman bersama ketika terjadi kondisi luar biasa. Karena itu, draft Perwali yang tengah disusun perlu dibahas secara menyeluruh agar dapat diterapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
Ning Ita meminta seluruh pihak yang terlibat aktif memberikan masukan terhadap rancangan regulasi tersebut. Terlebih, setiap unsur memiliki tugas, fungsi, dan perspektif berbeda dalam penanganan KLB.
“Saya ingin Bapak Ibu semuanya terlibat dan berpartisipasi aktif. Jika dalam draft ini masih ada hal yang dirasa kurang tepat, belum lengkap, atau belum sesuai untuk diimplementasikan, silakan disampaikan. Karena nantinya pelaksanaan Perwali ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber