Mojokerto, blok-a.com – Mutasi empat perangkat Desa Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, menuai polemik. Kebijakan yang berujung pelantikan pada 9 November 2026 tersebut dipersoalkan karena diduga tidak sesuai prosedur dan dinilai mengandung unsur kesewenang-wenangan.
Keberatan itu disampaikan secara resmi oleh empat perangkat desa melalui kuasa hukum dari Firma Hukum SSA Al-Wahid. Mereka melayangkan surat keberatan kepada Kepala Desa Brangkal sekaligus meminta pembatalan Surat Keputusan (SK) mutasi Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026.
Empat perangkat desa yang mempersoalkan kebijakan tersebut yakni Muklasin, Muhammad Nasrulloh, Andi Habirudin, dan Imam Bukhari.
Ketua tim advokat SSA Al-Wahid, Syarahuddin alias Reza, mengatakan pihaknya menilai proses mutasi tersebut diduga melanggar mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.
“Klien kami telah dimutasi dan dilaksanakan pelantikan tanpa dihadiri oleh klien kami pada 9 November 2026. Perpindahan jabatan antarperangkat desa ini tidak benar karena menabrak mekanisme yang ada,” ujar Reza, Rabu (11/11/2026).
Menurut Reza, kebijakan mutasi tersebut juga dinilai janggal karena kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Desa Brangkal disebut hanya terjadi pada posisi Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan. Namun, kepala desa justru melakukan rotasi terhadap empat perangkat desa sekaligus.
Bahkan, jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) yang ditinggalkan akibat mutasi tersebut hingga kini disebut masih kosong.
Berdasarkan empat SK yang dipersoalkan, Andi Habirudin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Desa digeser menjadi Kasi Pelayanan. Imam Bukhari yang sebelumnya menjabat Kasi Pelayanan dipindahkan menjadi Kaur Keuangan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber