Personel ditempatkan di sejumlah titik sesuai kebutuhan pengamanan, termasuk kawasan Gedung Negara Grahadi dan Gedung DPRD Jawa Timur. Penempatan itu dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan kehadiran personel kepolisian merupakan bentuk pelayanan, perlindungan, dan pengamanan kepada seluruh masyarakat, baik yang menyampaikan aspirasi maupun masyarakat lain yang sedang beraktivitas.
“Pada prinsipnya, Polri menghormati dan menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kehadiran personel kepolisian bertujuan memberikan pelayanan dan pengamanan agar kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan damai,” kata Abast.
Abast menegaskan Polda Jawa Timur mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan proporsional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia mengimbau seluruh peserta aksi untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun ajakan yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi agar tetap menjaga ketertiban, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari tindakan kekerasan maupun perusakan fasilitas umum. Silakan menyampaikan pendapat secara damai dan bertanggung jawab,” ujarnya.
“Kami juga mengajak seluruh pihak untuk saling menghormati hak dan kepentingan masyarakat lainnya. Kepolisian akan berupaya memberikan pelayanan terbaik, sehingga kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan baik dan aktivitas masyarakat tetap terlayani,” kata Abast.
Abast menegaskan keberhasilan pelayanan dan pengamanan kegiatan penyampaian aspirasi membutuhkan kerja sama serta tanggung jawab bersama dari seluruh pihak.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber