JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Komisi C DPRD Kota Surabaya mendukung pemberlakuan sanksi lebih tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan
SURABAYA – Besarnya anggaran pendidikan Kota Surabaya pada 2027 harus diikuti pemerataan akses, peningkatan kualitas pembelajaran, serta penyelesaian persoalan mendasar di lingkungan sekolah. Jangan sampai alokasi anggaran mencapai triliunan rupiah tidak berbanding lurus dengan kebutuhan riil masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027, Kamis (5/11/2026).
Dengan alokasi anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp2,03 triliun, Ajeng menilai pemerintah kota harus memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan peserta didik, baik di sekolah formal maupun lembaga pendidikan keagamaan.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda) Pondok Pesantren dengan anggaran Rp7,9 miliar. Program tersebut ditujukan bagi 2.620 santri dari keluarga kurang mampu pada jenjang SD hingga SMP yang memiliki KTP Surabaya dan menempuh pendidikan di pondok pesantren maupun lembaga diniyah setempat.
Setiap penerima direncanakan memperoleh bantuan sebesar Rp150 ribu per bulan mulai Januari 2027.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, memastikan calon penerima tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri. Data penerima telah diverifikasi pemerintah berdasarkan kategori keluarga pramiskin. Sementara mekanisme penyaluran bantuan, baik langsung kepada santri maupun melalui lembaga pesantren, masih dimatangkan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber