Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Jombang, Supono, mengungkapkan peluang terjadinya pemangkasan Dana Desa tahun depan masih cukup besar. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah besarnya kebutuhan anggaran pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan berbagai Program Strategis Nasional (PSN).
Di tengah ketidakpastian itu, PKDI berharap pemerintah setidaknya tidak kembali mengurangi anggaran desa. Supono menyebut, mempertahankan nominal Dana Desa seperti alokasi 2026 saja sudah menjadi harapan bagi pemerintah desa agar program pembangunan tetap bisa berjalan.
“Belum ada info sama sekali. Harapannya minimal sama dengan tahun anggaran 2026,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Pengurangan Dana Desa pada 2026 telah memaksa pemerintah desa melakukan penyesuaian terhadap berbagai rencana kegiatan yang sebelumnya disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Sejumlah program harus dievaluasi karena tidak lagi sebanding dengan kemampuan anggaran yang tersedia.
Supono menjelaskan, apabila anggaran kembali berkurang pada 2027, pemerintah desa harus melakukan penghitungan ulang terhadap seluruh sumber pendapatan. Penentuan kegiatan yang tetap dilaksanakan juga perlu dibicarakan bersama masyarakat melalui musyawarah desa (musdes).
Dalam situasi anggaran terbatas, program yang masuk kategori prioritas utama akan lebih dahulu dipertahankan. Sementara kegiatan dengan tingkat kepentingan di bawahnya terancam tidak dapat direalisasikan.
“Harus kalkulasi ulang sumber pendanaan yang ada. Yang prioritas tetap jalan, nomor dua dan tiga bisa terhapus,” jelasnya.
Situasi ini turut menimbulkan kegelisahan di kalangan kepala desa. Menurut Supono, muncul pembicaraan di antara para kepala desa mengenai semakin terbatasnya ruang untuk menjalankan tugas pembangunan apabila dukungan anggaran terus berkurang.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber