JOMBANG, Sudutkota.id – Polemik beredarnya surat pernyataan kesanggupan menjadi Pejabat (Pj) Kepala Desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mulai mendapat perhatian serius DPRD Jombang.
Wakil rakyat mempertanyakan keabsahan surat tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan Pj Kepala Desa.
Surat yang belakangan beredar luas di media sosial (medsos) itu memicu kegaduhan di tengah masyarakat. Terlebih, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang bersama DPRD saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 yang dijadwalkan diikuti 286 desa.
Di tengah proses persiapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut, munculnya surat kesanggupan menjadi Pj Kades justru memunculkan tanda tanya dan berpotensi memicu polemik baru di masyarakat.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menegaskan bahwa regulasi yang berlaku secara jelas mengatur jabatan Pj Kepala Desa harus diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Ketentuan tersebut, menurutnya, secara otomatis menutup peluang bagi mantan kepala desa atau kepala desa yang habis masa jabatannya untuk ditunjuk menjadi Pj Kades, kecuali yang bersangkutan berstatus sebagai PNS.
“Ketentuan ini secara otomatis menutup ruang bagi mantan Kepala Desa atau Kades yang habis masa jabatannya (kecuali yang bersangkutan berstatus PNS) untuk ditunjuk menjadi Pj Kades,” kata Kartiyono, Kamis (12/11/2026).
Dia menjelaskan, ketentuan mengenai pengangkatan Pj Kepala Desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber