Gerakan tersebut diinisiasi oleh aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang terdiri atas BEM FIKKIA Universitas Airlangga (UNAIR), BEM Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Banyuwangi, BEM Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA), serta BEM Politeknik Negeri Banyuwangi (Poliwangi). Dalam orasinya, massa aksi mengangkat beragam isu strategis yang mencakup sektor lingkungan, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, hingga agraria.
Aliansi mahasiswa menilai sederet persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius serta langkah konkret dari pemangku kebijakan. Tercatat ada tujuh poin tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah pusat. Diantaranya mendesak penetapan status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, penegakan hukum tegas terhadap korporasi yang bertanggung jawab, serta pembenahan sistem tata kelola lahan secara terpadu.
Di sektor ekonomi dan pendidikan, massa aksi menuntut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih berpihak pada kebutuhan rakyat dan menghentikan pengeluaran yang dinilai tidak tepat sasaran atau demi kepentingan politik semata. Selain itu, mereka juga mendorong penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses pelayanan dasar, serta perluasan lapangan kerja yang layak dan berkualitas.
Pada aspek penegakan hukum dan demokrasi, aliansi mendesak dihentikannya praktik penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Serta pemulihan ruang kebebasan berpendapat. Penuntasan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan penghentian militerisasi di ruang sipil.
Isu kesetaraan gender dan kesehatan perempuan pun tak luput dari perhatian. Mahasiswa meminta penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut. Penghentian kebijakan yang dinilai mengeksploitasi tubuh dan kesehatan reproduksi perempuan. Serta evaluasi kebijakan perpajakan yang membebani masyarakat.
Di bidang layanan medis, mereka mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan sekaligus perbaikan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Sementara itu, terdapat tiga tuntutan khusus yang dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi. Pertama, aliansi mendesak pencopotan dan proses Pergantian Antarwaktu (PAW) terhadap anggota DPRD Banyuwangi yang disebut tersangkut kasus penyalahgunaan narkoba. Mahasiswa juga menuntut agar proses hukum kasus tersebut berjalan secara transparan, objektif, dan tidak diskriminatif.
Ketiga, penyelesaian konflik agraria di Bumi Blambangan turut menjadi perhatian serius aliansi. Pemerintah daerah diminta mengambil langkah penyelesaian yang berkeadilan dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak masyarakat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber