Mojokerto, blok-a.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Mojokerto menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto untuk memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perusahaan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) di Kantor BRI Cabang Mojokerto pada 22 Oktober 2026.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto, Fauzi, S.H., bersama Pimpinan Cabang BRI Mojokerto, R. Bobby Meidika Putra.

Area Head Sidoarjo, Tri Kenyo Kusumawati, mengatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat aspek hukum dalam berbagai kegiatan bisnis dan operasional perbankan BRI.

Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) diharapkan dapat memberikan bantuan, pertimbangan, serta pendampingan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan.

“Kerja sama ini menjadi langkah strategis bagi BRI untuk memperkuat aspek hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Kami berharap melalui sinergi dengan Kejaksaan, berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan operasional perbankan, baik sengketa perdata, persoalan perkreditan, maupun permasalahan lainnya, dapat ditangani dengan lebih tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Tri Kenyo Kusumawati, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, kegiatan perbankan memiliki sejumlah aspek yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum. Di antaranya hubungan hukum antara bank dan nasabah, perjanjian kredit, kewajiban debitur, penyelesaian kredit bermasalah, hingga potensi sengketa keperdataan.

Melalui kerja sama tersebut, BRI berharap memperoleh dukungan hukum dari Kejaksaan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Dukungan itu dapat diberikan dalam bentuk pertimbangan hukum, bantuan hukum, maupun tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Harapan kami, sinergi ini dapat membantu BRI dalam memitigasi risiko hukum, memberikan kepastian dalam penyelesaian berbagai persoalan keperdataan, serta mendukung agar seluruh proses bisnis dan pelayanan perbankan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *