:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/suryamalang/foto/bank/originals/wali-kota-madiun-maidi-5353.jpg)
SURYAMALANG.COM, KOTA MADIUN – Wali Kota Madiun non aktif, Maidi, menerima putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang memvonisnya bersalah dengan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 250 juta serta uang pengganti sebesar RP 6,78 miliar dalam kasus korupsi yang menjeratnya.
“Setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Tipikor Surabaya pada tingkat pertama, Pak Maidi memutuskan untuk tidak mengajukan upaya hukum banding,” kata Penasihat hukum terdakwa Wali Kota Madiun non aktif Maidi, AM Adzkiya Amirudin, Kamis (12/11/2026).
Menurut Amirudin, Maidi memilih untuk menghormati dan menerima putusan pengadilan tingkat pertama serta tidak menggunakan haknya untuk banding.
“Klien kami memiliki itikad baik untuk menjalani hukuman termasuk uang pengganti dan denda.”
Hingga saat ini dirinya dan Maidi belum menerima informasi banding dan tidaknya JPU dari KPK.
Menyoal pengembangan penyidik KPK dengan sangkaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus tersebut, Amirudin menghormati proses hukum yang sementara dilaksanakan KPK.
Sementara untuk menjalani hukuman, Amirudin masih menunggu keputusan dari pihak yang berwenang.
Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya menjatuhkan vonis pidana penjara selama lima tahun kepada Terdakwa Maidi yang menjabat sebagai Wali Kota nonaktif Madiun, Kamis (22/10/2026).
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber