Surabaya (beritajatim.com) – Perkumpulan Alumni SMA Surabaya Bersatu (ASSB) meminta Dewan Pendidikan Jawa Timur menelusuri pembiayaan tenaga pendidik di sekolah negeri. Tuntutan ini berfokus pada kepastian nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan transparansi Dana Partisipasi Masyarakat (DPM).
Audiensi kedua belah pihak ini berlangsung pada Kamis (12/11/2026). ASSB mengungkap banyak SMA Negeri di Surabaya masih bermasalah dalam memberi kepastian gaji tenaga pendidik serta kejelasan dasar pungutan dana kepada wali murid.
Sekretaris Umum ASSB, Noviana Yaniar menjelaskan perekrutan guru tidak tetap harus melalui validasi Dinas Pendidikan. Pemetaan yang jelas akan menentukan seberapa besar dana partisipasi yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
“Pada prinsipnya, kami memahami bahwa sekolah memiliki kebutuhan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan proses pembelajaran,” terang Noviana.
Noviana menjabarkan persoalan kekosongan guru seringkali diselesaikan lewat kebijakan internal sekolah. Padahal proses perekrutan tersebut rawan membebani anggaran wali murid jika tidak dikomunikasikan secara terbuka sejak masa awal.
“Jika memang terdapat kekosongan guru mata pelajaran, tentu harus ada solusi agar hak siswa mendapatkan pembelajaran yang optimal tetap terpenuhi,” kata Noviana.
ASSB meminta Dewan Pendidikan mengawasi pengumpulan serta penggunaan sumbangan pendidikan tersebut. Wali murid berhak menerima rincian laporan anggaran sekolah secara berkala supaya mengetahui peruntukan serta manfaat kontribusi finansial mereka.
“Kami tidak ingin wali murid menjadi pihak yang hanya diminta berkontribusi tanpa mendapatkan kejelasan,” tegas Noviana.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber