Ngawi (beritajatim.com)– Satresnarkoba Polres Ngawi memperkuat pengawasan peredaran narkotika dan obat-obatan berisiko disalahgunakan dengan memberikan pembinaan kepada tenaga kesehatan dan apoteker se-Kabupaten Ngawi. Edukasi tersebut menyasar tata cara pengelolaan, penyimpanan, peredaran, hingga pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi di fasilitas pelayanan kesehatan maupun apotek.
Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tersebut digelar di Hotel Sukowati, Jalan Sukowati, Kecamatan Ngawi, Kamis (12/11/2026). Pesertanya meliputi perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi serta tenaga kesehatan dan apoteker dari sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah setempat.
Penyuluhan dipimpin Kasatresnarkoba Polres Ngawi AKP Muhammad Luthfi, bersama Ipda Ari Hendri Saputra, dan Briptu Feraniswa K.D. Materi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkotika, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan prosedur pengelolaan obat-obatan yang penggunaannya diawasi secara ketat.
Sejumlah regulasi menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Aturan tersebut menjadi salah satu landasan dalam memahami pengawasan obat-obatan yang berpotensi disalahgunakan di luar peruntukannya.
Dalam penyuluhan itu, tenaga kesehatan dan apoteker diberikan pemahaman mengenai prosedur pengelolaan, penyimpanan, peredaran, serta pelaporan narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Mereka juga dibekali pengetahuan mengenai langkah yang perlu dilakukan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan obat di tempat kerja masing-masing.
Kapolres Ngawi AKBP Mohammad Amirul Hakim menegaskan bahwa upaya mencegah peredaran gelap narkotika tidak bisa hanya mengandalkan penindakan aparat kepolisian. Pengawasan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan dan apoteker yang memiliki akses serta tanggung jawab dalam pengelolaan obat-obatan tertentu.
“Tenaga kesehatan dan apoteker memiliki peran strategis dalam memastikan obat-obatan yang mengandung narkotika, psikotropika, maupun prekursor farmasi dikelola sesuai ketentuan. Kami berharap melalui kegiatan ini, seluruh peserta semakin memahami aturan, meningkatkan kewaspadaan, serta tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan atau peredaran obat-obatan secara ilegal,” tegas Kapolres.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber