Bojonegoro (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menyiapkan peta jalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk 30 tahun mendatang. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sebagai pedoman pembangunan daerah yang berorientasi pada keberlanjutan ekosistem.
Penyusunan dokumen jangka panjang tersebut diawali dengan Konsultasi Publik I yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro di Ruang Creative Room Lantai 6 Gedung Pemkab Bojonegoro, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan lingkungan menjadi perhatian. Mulai dari defisit air, ancaman banjir dan kekeringan, alih fungsi lahan, degradasi hutan jati, hingga peningkatan volume sampah dan limbah.
Sekretaris DLH Bojonegoro, Sahid, mengatakan RPPLH menjadi landasan penting untuk menentukan arah kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
Menurutnya, upaya menjaga kelestarian lingkungan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan sejak proses perencanaan hingga pelaksanaannya.
“Melalui konsultasi publik ini, diharapkan terbangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah, pemangku kepentingan, serta masyarakat dalam memberikan masukan dan saran terhadap penyusunan dokumen RPPLH,” ujar Sahid.
Ia menegaskan, setiap kebijakan dan aktivitas pembangunan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang perlu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH).
Dengan pertimbangan tersebut, pembangunan diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber