JAKARTA, Memoindonesia.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sidoarjo, Nursuliantoro, Kamis, 12 November 2026.
Ia diperiksa sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Nursuliantoro menjadi satu dari delapan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur yang dipanggil penyidik KPK. Pemeriksaan terhadap para pejabat tersebut dipusatkan di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pendalaman penyidik terhadap dugaan aliran uang kepada pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Salah satu materi yang menjadi perhatian adalah dugaan praktik setoran kepada pejabat di tingkat lebih atas.
Tidak hanya menelusuri dugaan aliran uang, penyidik juga meminta keterangan para saksi untuk mengonfirmasi sejumlah temuan dari penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di beberapa kantor pertanahan.
Selain Nursuliantoro, tujuh kepala kantor pertanahan lainnya yang turut diperiksa di Polda Jatim adalah Rarif Setiawan selaku Kakantah Gresik, Wida Rahardian Aji selaku Kakantah Surabaya I, Agung Basuki selaku Kakantah Surabaya II, serta Nasep Vandi Sulistyo selaku Kakantah Situbondo yang juga pernah menjabat Kakantah Banyuwangi.
Berikutnya, Mateus Joko Slameto selaku Kakantah Mojokerto, Istanto Nurhidayat selaku Kakantah Kabupaten Malang, serta M. Sochib Lutfi selaku Kakantah Jember.
Sementara itu, seorang pejabat pertanahan lainnya, Budi Kristiyana yang menjabat Kakantah Kabupaten Bogor I, menjalani pemeriksaan secara terpisah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber