SUMENEP, RadarMadura.id – Harapan masyarakat untuk mengikuti seleksi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Sumenep harus tertunda.
Sebab, pemerintah daerah memastikan tidak membuka rekrutmen CPNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada 2026.
Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang mengalami penurunan.
Selain itu, Pemkab Sumenep harus menyesuaikan belanja pegawai dengan ketentuan mandatory spending maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Kepala BKPSDM Sumenep Benny Irawan mengatakan, penambahan ASN berpotensi menambah beban belanja daerah.
Karena itu, kemampuan APBD menjadi salah satu pertimbangan utama sebelum pemerintah membuka formasi baru.
Benny menegaskan, keputusan tersebut bukan karena Pemkab Sumenep tidak membutuhkan tambahan pegawai.
ASN tetap diperlukan untuk menunjang kinerja birokrasi dan memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber