SuaraJatim.id – Puluhan buruh PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) Diwek menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, Senin (16/11/2026).

Dalam aksinya, massa membawa tiga tuntutan mendesak yakni kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang 2027 sebesar 10 persen, penghapusan dugaan sistem kerja 12 jam oleh perusahaan outsourcing, serta penindakan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.

Sorotan paling tajam diarahkan pada dugaan praktik kerja selama 12 jam yang diterapkan sejumlah perusahaan outsourcing di lingkungan PT SGS, Kecamatan Diwek.

Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, menilai pola kerja tersebut tidak hanya berpotensi melanggar aturan, tetapi juga mengancam keselamatan dan merampas kehidupan keluarga pekerja, terutama buruh perempuan yang telah berkeluarga.

Menurut Hadi, sejumlah pekerja perempuan harus berangkat bekerja sekitar pukul 20.00 WIB dan baru bisa kembali ke rumah pada pukul 08.00 WIB keesokan harinya.

Selain memicu kelelahan fisik yang rawan mengakibatkan kecelakaan kerja, jam kerja panjang itu membuat para ibu kehilangan waktu untuk mengurus anak dan rumah tangga di pagi hari.

“Kami ingin jam kerja 12 jam yang diterapkan outsourcing di lingkungan PT SGS dihapus,” tegas Hadi dikutip dari beritajatim.com–jaringan Suara.com.

“Bayangkan, mereka punya anak. Pagi hari seharusnya menjadi waktu untuk merawat dan mengurus anak, tetapi mereka justru baru pulang bekerja,” lanjutnya.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *