
Jombang (beritajatim.com) – Puluhan buruh PT SGS (Sumber Graha Sejahtera) Diwek menggelar unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur, Senin (16/11/2026).
Dalam aksinya, para pekerja menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jombang 2027 sebesar 10 persen, penghapusan dugaan praktik kerja 12 jam oleh perusahaan outsourcing, serta penindakan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran ketenagakerjaan.
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, mengatakan salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama buruh adalah penerapan sistem kerja selama 12 jam oleh sejumlah perusahaan outsourcing yang mempekerjakan pekerja di lingkungan PT SGS, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang.
Menurut Hadi, sistem kerja tersebut berpotensi melanggar ketentuan ketenagakerjaan sekaligus mengancam keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Dampaknya dinilai lebih besar dirasakan oleh buruh perempuan, terutama mereka yang telah berkeluarga.
Ia menyebut sejumlah pekerja perempuan harus berangkat bekerja sekitar pukul 20.00 WIB dan baru kembali ke rumah pada pukul 08.00 WIB keesokan harinya. “Kami ingin jam kerja 12 jam yang diterapkan outsourcing di lingkungan PT SGS dihapus,” ucap Hadi.
Hadi menilai pola kerja tersebut dapat menyebabkan kelelahan fisik yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Selain itu, jam kerja yang panjang juga mengurangi waktu pekerja untuk menjalankan kehidupan keluarga, termasuk mengasuh anak.
Menurutnya, pekerja perempuan yang memiliki anak menghadapi kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Waktu pagi yang semestinya dapat digunakan untuk mengurus kebutuhan rumah tangga justru tersita karena mereka baru menyelesaikan pekerjaan.
“Bayangkan, mereka punya anak. Pagi hari seharusnya menjadi waktu untuk merawat dan mengurus anak, tetapi mereka justru baru pulang bekerja,” ujar Hadi melanjutkan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber