Pasuruan (beritajatim.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi menyetujui rencana pinjaman daerah senilai Rp250 miliar dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung dewan. Anggaran pembiayaan yang bersumber dari pinjaman ini difokuskan secara eksklusif untuk merealisasikan proyek strategis pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi kelas C.

Kesepakatan bersama ini ditandai dengan penandatanganan keputusan pimpinan DPRD dan Bupati Pasuruan dalam sidang paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Kebijakan fiskal tersebut ditempuh sebagai solusi terukur guna mengatasi keterbatasan ruang anggaran daerah sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah selatan.

“Dengan kemauan, tekad, dan komitmen yang tinggi dari kita semua, kita telah merampungkan pembahasan rencana pinjaman daerah sebagai bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam merespons kebutuhan masyarakat,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat.

Langkah penajaman tersebut dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang serta mematuhi ketentuan bahwa pengadaan alat kesehatan bukan komponen biaya konstruksi fisik gedung. Dengan demikian, plafon Rp250 miliar dialokasikan secara murni untuk pembangunan fisik gedung utama dan penunjang sebesar Rp246,25 miliar serta manajemen konstruksi senilai Rp3,75 miliar.

“Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan merencanakan alternatif pembiayaan pembangunan melalui skema pinjaman daerah pada tahun anggaran 2027,” kata Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, saat membacakan laporan resmi.

Proyek pembangunan RSUD Purwodadi dirancang berdiri di atas lahan dengan spesifikasi bangunan seluas 28.475,49 meter persegi serta kapasitas mencapai 171 tempat tidur. Sementara itu, kebutuhan pengadaan alat kesehatan, furnitur, dan persiapan operasional senilai kurang lebih Rp193,14 miliar akan dipenuhi secara bertahap melalui APBD murni atau BLUD periode 2007 hingga 2032 dengan rata-rata Rp32 miliar per tahun.

Skema penarikan pinjaman dijadwalkan berlangsung dalam dua tahap sesuai progres konstruksi fisik, yakni sebesar 24,93 persen pada tahun 2027 dan 75,07 persen pada tahun 2028. Adapun total kewajiban pengembalian selama tenor 10 tahun, dari 2027 hingga 2037, diproyeksikan mencapai Rp342,46 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tiga RSUD milik Pemkab Pasuruan.

“Badan Anggaran menyetujui pinjaman daerah sebesar Rp250 miliar yang dikhususkan untuk pembangunan RSUD Purwodadi dengan tenor 10 tahun dan skema pengembalian yang bersumber dari SiLPA BLUD RSUD,” tegas Agus Suyanto dalam paparannya di hadapan peserta rapat paripurna.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *