JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional

SURABAYA – Persoalan semrawutnya jaringan kabel fiber optik dan instalasi listrik di Kota Surabaya membutuhkan payung hukum yang jelas. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak

SURABAYA – Persoalan semrawutnya jaringan kabel fiber optik dan instalasi listrik di Kota Surabaya membutuhkan payung hukum yang jelas. Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera mengkaji dan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penataan Utilitas.

Menurut Musyafak, keberadaan regulasi khusus sangat penting untuk memastikan pemasangan dan pengelolaan jaringan utilitas di Surabaya berjalan lebih tertib, terencana, serta memiliki kepastian hukum.

Ia menilai, belum adanya perda yang secara khusus mengatur penataan utilitas perlu menjadi perhatian serius pemerintah kota. Terlebih, perkembangan pembangunan dan kebutuhan jaringan telekomunikasi maupun kelistrikan terus meningkat.

Karena itu, Musyafak mendorong Pemkot Surabaya tidak menunda langkah penyusunan regulasi tersebut. Ia juga meminta adanya koordinasi dengan DPRD Kota Surabaya agar usulan pembentukan perda bisa segera dibahas dan diperjuangkan bersama.

“Koordinasi dengan DPRD Kota Surabaya diperlukan untuk bersama-sama mendorong pemerintah kota melakukan kajian dan mengusulkan pembentukan perda penataan utilitas,” menjadi salah satu poin dorongannya.

Menurutnya, penataan jaringan kabel fiber optik maupun instalasi listrik PLN tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan teknis. Diperlukan aturan yang mengikat agar seluruh pihak yang berkepentingan memiliki pedoman yang sama dalam pemasangan, pemeliharaan, hingga pengelolaan jaringan.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *