
Probolinggo (beritajatim.com) – Nilai Indeks Satu Data Indonesia (SDI) Kota Probolinggo mengalami peningkatan signifikan menjadi 80,25 pada 2026. Kendati demikian, capaian angka tersebut dinilai belum cukup menjadi ukuran mutlak keberhasilan pemerintah dalam membangun tata kelola data yang ideal.
Pasalnya, data yang dihimpun dan dipublikasikan harus benar-benar difungsikan sebagai landasan utama dalam penentuan kebijakan publik, bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif semata.
Pesan tegas tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, dalam kegiatan penguatan Satu Data yang berlangsung di Paseban Sena, Kota Probolinggo, Senin (16/11/2026).
Sherlita mengingatkan, keberhasilan tata kelola Satu Data tidak boleh hanya diukur dari kuantitas data yang berhasil dikumpulkan maupun seberapa banyak dokumen yang diunggah ke portal resmi pemerintah. Tolok ukur yang sesungguhnya adalah sejauh mana data tersebut dimanfaatkan secara nyata oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.
“Indikator yang paling penting bagi kami adalah apakah data itu kemudian dimanfaatkan pemerintah daerah. Apakah data tersebut bisa dipakai sebagai dasar pengambilan kebijakan,” tegas Sherlita.
Menurutnya, pemerintah sudah saatnya meninggalkan pola penyusunan program pembangunan yang hanya didasarkan pada perkiraan atau asumsi belaka. Setiap kebijakan strategis harus memiliki landasan data yang akurat dan terukur agar alokasi anggaran serta intervensi program tidak salah sasaran.
Sebagai contoh, ia memaparkan kebijakan pemerataan akses internet di wilayah Jawa Timur. Pemetaan jangkauan koneksi internet secara detail di setiap kabupaten dan kota menjadi rujukan utama untuk menentukan wilayah mana saja yang paling mendesak mendapatkan intervensi pemerintah.
“Kalau perencanaannya benar, setengah dari program itu sudah harus benar. Tinggal bagaimana memantapkannya,” imbuhnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber