Koordinasi tersebut dilakukan menyusul rencana KPK yang akan menggunakan fasilitas Polda Jatim sebagai lokasi pemeriksaan.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abast mengatakan pihaknya memahami dan menghormati agenda pemanggilan para pejabat pertanahan tersebut sebagai bagian dari proses penyidikan yang tengah dijalankan lembaga antirasuah.

Lebih lanjut, Jules menyampaikan bahwa informasi detail mengenai jadwal pelaksanaan, daftar saksi yang dipanggil, hingga perkembangan kasus sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK.

“Namun, untuk kepastian pelaksanaan pemeriksaan, pihak-pihak yang dipanggil, maupun perkembangan penanganan perkaranya, kami menyarankan agar dapat dikonfirmasi langsung kepada Humas atau Juru Bicara KPK selaku pihak yang berwenang,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap sembilan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur. Sebanyak delapan saksi di antaranya dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polda Jatim, sementara satu saksi lainnya diperiksa di Gedung KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pemeriksaan ini berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan setoran kepada pejabat di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selain itu, penyidik juga akan mengonfirmasi hasil penggeledahan yang dilakukan di sejumlah kantor pertanahan beberapa waktu lalu.

Adapun delapan kepala kantor pertanahan yang dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur meliputi:

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *