
SUMENEP, RadarMadura.id– Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Sumenep, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bukan sekadar angka di atas kertas. IPM adalah potret nyata kualitas hidup warga: seberapa lama mereka bersekolah, seberapa sehat mereka, dan seberapa layak taraf hidup mereka.
Sayangnya, potret itu selama ini belum sepenuhnya akurat. Banyak warga Sumenep yang sejatinya sudah lulus SMA bahkan sarjana, namun di kartu keluarga (KK) masih tertulis lulusan SD. Akibatnya, data pendidikan Sumenep terbaca lebih rendah dari kenyataan, dan IPM pun ikut tertahan.
Dispendukcapil tancap gas menggalakkan pemutakhiran data di KK dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Upaya itu dilakukan menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 38 Tahun 2026 melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP).
Kepala Dispendukcapil Sumenep R. Achmad Syahwan Effendy menegaskan, akurasi data adalah fondasi utama untuk mendongkrak IPM. Tanpa data yang benar, pemerintah akan kesulitan merancang program pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial yang tepat sasaran.
”IPM itu berangkat dari data. Kalau data pendidikan warga kita salah, maka kebijakan kita juga akan salah. Karena itu kami berkomitmen penuh memperbaiki data dari hulu, dari KK-nya,” ujar Syahwan.
Fokus utama pemutakhiran ini adalah data pendidikan. Warga diminta memperbarui data pendidikan di KK sesuai ijazah terakhir yang dimiliki. Satu KK yang diperbarui, kata Syahwan, berarti satu data yang menyelamatkan IPM Sumenep.
Selain pendidikan, Dispendukcapil juga membenahi status perkawinan dari ”Kawin Belum Tercatat” menjadi ”Kawin Tercatat” bagi warga yang sudah memiliki Buku Nikah atau Akta Perkawinan. Data keluarga yang sah ini penting untuk menjamin hak anak atas dokumen kependudukan dan akses layanan dasar.
Komitmen menaikkan IPM juga diwujudkan lewat percepatan aktivasi IKD. Dengan IKD, warga cukup membawa smartphone untuk mengakses KTP-el, KK, dan dokumen lainnya. Akses layanan yang mudah berarti warga lebih cepat mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial yang menjadi komponen IPM.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber