JOMBANG, iNewsMojokerto.id – Bayang-bayang praktik percaloan melibatkan jaringan makelar tanah hingga oknum perantara perizinan masih menjadi batu sandungan iklim investasi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. 

Praktik kotor bawah tangan ini disinyalir kerap menciptakan ketidakpastian hukum dan lonjakan biaya operasional yang harus ditanggung para pelaku usaha, sehingga memicu keengganan investor untuk menanamkan modal maupun mendirikan pabrik atau perusahaan di  Kota Santri.

Fakta itu terungkap dalam Rapat Koordinasi dan Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jombang di Aula Green Red Hotel, Selasa (17/11/2026). 

Kepala DPMPTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoroadi, dalam pemaparannya menegaskan bahwa forum konsultasi ini merupakan wujud  komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan evaluasi objektif secara transparan. 

Menurut Bayu, penyelenggara pelayanan publik wajib membuka ruang kritik seluas-luasnya guna memetakan aspek birokrasi mana saja yang memerlukan pembenahan mendasar, percepatan, maupun pemangkasan prosedur.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *