
KOTA, SIDOARJONEWS.id — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berusaha memperkuat dukungan terhadap keberadaan pondok pesantren dan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Kota Delta.
Dukungan tersebut, di antaranya diwujudkan melalui kebijakan pembebasan biaya perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Langkah ini diambil untuk mempercepat penataan legalitas aset sarana pendidikan Islam sekaligus mengukuhkan Sidoarjo sebagai daerah beridentitas Kota Santri.
Menurut Bupati Sidoarjo Subandi, pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi lembaga pendidikan pesantren digratiskan penuh. Kebijakan ini disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo.
“Agar beban finansial pengurus pesantren dalam membangun sarana fisik dapat terpotong signifikan,” kata Bupati Subandi.
Selain PBG, Pemkab Sidoarjo juga membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pondok pesantren, sekolah, madrasah, serta tempat ibadah.
Kebijakan ini diharapkan mempercepat proses sertifikasi tanah wakaf maupun aset lembaga pendidikan Islam agar tertib secara administrasi.
”Eksekutif dan legislatif sudah duduk bersama membahas hal ini agar tidak memberatkan lembaga pendidikan kita. Langkah ini penting untuk meringankan beban pengurus lembaga dalam mengurus legalitas aset,” ujar bupati.(tof)
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber