Penulis di TIMES Indonesia yang bergabung sejak November 2023. Fokus di bidang politik, pemerintahan, gaya hidup, seni budaya, teknologi serta isu nasional.

SIDOARJO – Ancaman banjir menjelang musim hujan menjadi keluhan paling mendesak yang mengemuka dalam serapan aspirasi reses DPRD Jatim di Desa Kletek, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Persoalan lingkungan yang menyentuh hampir 70 persen wilayah Sidoarjo itu membuka diskusi panjang mengenai rapuhnya tata kelola sampah dari tingkat rumah tangga hingga terbatasnya ruang fiskal desa.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa, menilai persoalan sampah tidak bisa terus-menerus dibebankan pada proyek fisik semata. Tumpukan sampah yang berujung menyumbat saluran air menuntut perubahan perilaku warga sejak dari dapur rumah masing-masing.

“Kesadaran warga adalah fondasi utama, karena aturan dan anggaran tidak akan banyak bergerak tanpa kepedulian bersama,” ujar Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa pada Selasa (17/11/2026). 

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II yang meliputi Kabupaten Sidoarjo, ia mendorong warga menggerakkan bank sampah dan sedekah sampah plastik sebagai langkah paling dekat untuk menekan volume buangan harian. Di sisi hilir, fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) juga perlu disiapkan agar kelak dapat dikelola mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dari persoalan lingkungan, sorotan reses bergeser ke sektor pendidikan usia dini yang kondisinya memprihatinkan. Dalam peninjauan ke TK Dharma Wanita di Desa Masangan Wetan, ditemukan atap bangunan sekolah yang sudah lapuk dan nyaris ambruk, sementara sekitar 50 hingga 60 murid tetap belajar setiap hari.

Ironisnya, kesejahteraan tenaga pendidik di sekolah tersebut juga masih jauh dari kata layak dengan honor di kisaran Rp400 ribu per bulan. Persoalan bertambah pelik karena regulasi sejak periode 2006–2008 melarang dana desa dipakai untuk mensubsidi lembaga pendidikan mandiri maupun swasta.

“Usulan perbaikan gedung sekolah akan kami dorong masuk melalui mekanisme SIPD agar bisa direalisasikan pada tahun anggaran berikutnya,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansa.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *