
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Anggaran Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) Bojonegoro dikepras Rp 7,4 Miliar. Yakni tinggal Rp 26,6 Miliar pada tahun ini. Sedangkan sejak 2023 hingga 2025 sebesar Rp 34 Miliar.
Penurunan itu diketahui setelah anggaran yang biasa dikenal dengan BOS daerah (bosda) Madrasah Diniyah (Madin) itu baru muncul di Perubahan (P)-APBD Bojonegoro 2026.
Kabid pendidikan non formal (PNF) dan pendidikan anak usia dini (PAUD) Dinas Pendidikan (Disdik) Bojonegoro Rasmadi mengungkapkan, anggaran BPPDGS tahun ini sebesar Rp 26,6 Miliar. Berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 5,4 Miliar dan APBD Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp 21,2 M. ‘’Totalnya Rp 26,6 M,” ungkapnya kemarin (18/11).
Dia melanjutkan, tahun lalu BPPDGS dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 7 Miliar dan APBD Kabupaten Bojonegoro Rp 27 Miliar. Totalnya mencapai Rp 34 Miliar. Sehingga terjadi penurunan Rp 7,4 Miliar.
Terpisah Plt Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) Bojonegoro Siswono mengatakan, meski anggaran bosda madin turun dari tahun sebelumnya, namun tetap bisa membantu dan menambah semangat lembaga dalam menyelenggarakan pendidikan. ‘’Walaupun tidak mampu meng–cover semua operasional lembaga, masih ada dukungan dari masyarakat,” ungkapnya.
Siswono menjelaskan, keberadaan dana Bosda sangat penting. Terutama untuk meningkatkan mutu santri. Terbukti, dari prestasi santri Diniyah Bojonegoro cukup bagus di ajang Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Takmiliyah (Porsadin) Jawa Timur di Lumajang pada September lalu. (irv/feb)
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber