Sidoarjo, KPonline – Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Sidoarjo mulai membahas penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027. Pembahasan awal tersebut berlangsung di Kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kamis (19/11/2026), dengan melibatkan seluruh unsur Dewan Pengupahan.

Rapat pertama ini dihadiri unsur pemerintah, akademisi, pengusaha, dan pekerja. Agenda awal difokuskan pada pemaparan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan tahun mendatang.

Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo dari unsur pekerja, Hasyim, S.H., menjelaskan bahwa dalam pertemuan perdana tersebut masing-masing unsur menyampaikan acuan yang akan digunakan dalam mengusulkan kenaikan upah 2027.

Dari unsur pekerja atau serikat pekerja, salah satu hal yang didorong adalah penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis BPS sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMK 2027.

Sementara itu, unsur pengusaha yang diwakili Apindo masih berpedoman pada formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025.

Adapun unsur pemerintah masih menunggu usulan resmi secara tertulis dari masing-masing pihak sebelum pembahasan memasuki tahapan selanjutnya.

Menurut Hasyim, masing-masing unsur dijadwalkan menyerahkan usulan UMK dan UMSK 2027 dalam rapat lanjutan pada Jumat (20/11/2026). Usulan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dan diteruskan kepada Bupati Sidoarjo untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur.

Menghadapi agenda rapat kedua, unsur pekerja Dewan Pengupahan Kabupaten Sidoarjo langsung melakukan pembahasan internal untuk menyusun draf usulan tertulis.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *