
Tuban (beritajatim.com) – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Kamis (19/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk mengawal proses penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tuban tahun 2027 agar sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Rapat hari ini sebetulnya prematur karena UMK itu tidak boleh rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP), sementara UMP belum diputuskan oleh Gubernur, jadwalnya diperkirakan tanggal 21 November, namun Kabupaten sudah mengusulkan,” ujar Duraji, Kamis (19/11/2026).
Menurut Duraji, ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP.
Ia menjelaskan, apabila nantinya UMP Jawa Timur ditetapkan lebih tinggi dibandingkan UMK yang telah direkomendasikan Pemkab Tuban, rekomendasi tersebut berpotensi dikembalikan untuk disesuaikan.
“Jadi rapat hari ini saya anggap prematur karena belum menyesuaikan yang diharapkan Undang-Undang tersebut,” terang Duraji.
Meski menilai proses pembahasan masih terlalu dini, FSPMI tetap mengawal rapat penetapan UMK 2027 dengan membawa tuntutan agar upah minimum di Kabupaten Tuban ditetapkan berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak.
Duraji menyebutkan, berdasarkan rilis pemerintah, angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Kabupaten Tuban berada di kisaran Rp3,2 juta. Menurutnya, besaran tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan upah minimum tahun mendatang.
Ia juga menyoroti kondisi upah minimum yang berlaku saat ini dan proyeksi UMP Jawa Timur pada 2027. FSPMI menilai besaran upah pekerja perlu ditingkatkan agar lebih mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber