
Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kota Kediri memperketat penelaahan pemberian hibah Tahun Anggaran 2027 agar tepat sasaran, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Calon penerima hibah diminta memahami mekanisme yang berlaku serta segera melengkapi dokumen administrasi sebelum proses penganggaran dilanjutkan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin saat membuka Sosialisasi Ketentuan Hibah Tahun Anggaran 2027 di Ruang Soekarno Hatta BKPSDM. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri.
Gus Qowim, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa Pemkot Kediri perlu menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
Ketentuan tersebut memberikan pedoman mengenai pemberian hibah, mulai dari persyaratan penerima, tujuan penggunaan, proses evaluasi, penganggaran, hingga pertanggungjawaban.
Karena itu, seluruh alokasi hibah yang telah dicantumkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) 2027 harus ditelaah untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan.
“Saya berharap hal ini dapat dipahami dengan baik oleh seluruh calon penerima hibah. Kita tentu ingin agar dukungan yang telah direncanakan pemerintah kota dapat terus diberikan, akan tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Gus Qowim memahami setiap lembaga dan organisasi telah menyusun rencana kegiatan serta kebutuhan yang diharapkan mendapat dukungan melalui dana hibah. Namun, ia mengingatkan bahwa pencantuman alokasi dalam RAPBD belum berarti dana tersebut dipastikan diterima maupun dicairkan.
Masih terdapat tahapan pembahasan RAPBD bersama DPRD, penetapan APBD, serta pemenuhan persyaratan administrasi dan verifikasi calon penerima sebelum hibah dapat direalisasikan.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber