Nurkholis mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur (Jatim) masih menerima hak kepegawaian sebesar 50 persen dari gajinya sebagai aparatur sipil negara (ASN), meski ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pungutan liar penerbitan perizinan tambang oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Indah Wahyuni Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim menjelaskan, pemberian hak kepegawaian sebesar 50 persen tersebut tetap dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah.

Gaji 50 persen tersebut tetap diberikan selama proses hukum terhadap Nurkholis berjalan sampai kasusnya berstatus inkrah atau berkekuatan hukum tetap. “Lima puluh persen,” kata Indah saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).

Indah menjelaskan, Pemprov Jatim tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap Nurkholis. Selain itu pemprov juga memberikan pendampingan hukum melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

“Tetap kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri, ya,” ungkapnya.

Di sisi lain, Pemprov Jatim sedang menyiapkan pengisian jabatan definitif Kepala DLH Jatim, yang sebelumnya dijabat Nurkholis.

Untuk sementara, posisi tersebut diisi Jumadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Jumadi sendiri masih menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Jatim.

Indah mengatakan, penunjukan Jumadi hanya bersifat sementara sampai ada pejabat definitif yang mengisi jabatan Kepala DLH Jatim.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *