
JOMBANG (Realita) – Kasus dugaan pungutan liar (pungli) yang diduga berujung pada perundungan (bullying) terhadap siswa di SMAN Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial.
Aktivis LSM Pagar Jombang mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan untuk menyelidiki persoalan tersebut.
Desakan itu disampaikan aktivis LSM Pagar Jombang, Agus Harianto. Ia menilai dugaan praktik pungutan wajib di lingkungan SMA Negeri perlu mendapat perhatian serius, mengingat operasional sekolah negeri telah didukung anggaran pemerintah.
“Operasional SMAN sudah didukung dana BOS dan BPOPP, sehingga yang diperbolehkan hanyalah sumbangan sukarela tanpa paksaan atau patokan nominal,” kata Agus, Kamis, 19 November 2026.
Mantan aktivis PMKRI tersebut menjelaskan, terdapat ketentuan yang mengatur larangan pungutan wajib di lingkungan SMA Negeri di Jawa Timur.
Menurutnya, pihak sekolah maupun komite sekolah tidak diperbolehkan menarik uang pangkal, uang pembangunan, atau iuran lain yang bersifat wajib dan mengikat.
“Larangan iuran wajib, komite sekolah maupun pihak sekolah dilarang menarik uang pangkal, uang pembangunan, atau pungutan yang bersifat wajib dan mengikat,” tuturnya.
Agus menegaskan, penggalangan dana melalui komite sekolah hanya diperbolehkan dalam bentuk sumbangan sukarela. Pelaksanaannya tidak boleh disertai paksaan, penentuan nominal maupun batas waktu pembayaran.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber