Surabaya (beritajatim.com) – Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menolak seluruh gugatan perlawanan terhadap lelang dua rumah di kawasan Purimas, Gunung Anyar, Surabaya. Majelis hakim menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan yang dimenangkan Hendry Hartono sah dan tidak dapat dibatalkan.

Perkara tersebut diajukan PT Cahya Berkat Gemilang, Edwin Tri Tjahjono, dan Ong Gwat Hong (Lila Damajanti Djunaidi) sebagai pihak pelawan. Putusan Nomor 373/Pdt.Bth/2026/PN Sby dijatuhkan pada Rabu (11/11/2026) dan diucapkan dalam sidang terbuka pada Kamis (19/11/2026).

Majelis hakim dipimpin Sih Yuliarti dengan anggota Aloysius Priharnoto Bayuaji dan Ega Shaktiana. Dalam amar putusannya, majelis menolak perlawanan para pelawan untuk seluruhnya serta menghukum mereka membayar biaya perkara sebesar Rp480.000.

Dalam bagian provisi, majelis menyatakan permohonan pelawan untuk menunda atau menghentikan eksekusi pengosongan tidak dapat diterima karena telah menyangkut materi pokok perkara. Sementara dalam eksepsi, majelis menolak seluruh eksepsi yang diajukan BRI, KPKNL Surabaya, Hendry Hartono, dan BPN Surabaya II.

Salah satu pertimbangan majelis adalah adanya wanprestasi yang dilakukan pihak pelawan terhadap BRI Cabang Mulyosari Surabaya. Hubungan kredit tersebut bermula dari fasilitas berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor 20 dan Nomor 21 tertanggal 6 Agustus 2019 dengan total plafon Rp2,25 miliar. Fasilitas itu kemudian diperpanjang pada 13 Agustus 2020.

Sebagai jaminan kredit, debitur menyerahkan dua bidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1206 dan Nomor 1681. Masing-masing memiliki luas 96 meter persegi dan berlokasi di Jalan Gianyar IV/C2 Nomor 31-32, Gunung Anyar, Surabaya.

Kedua objek tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan Nomor 05029/2019 dan Nomor 05030/2019. Namun, setelah menerima Surat Peringatan I, II, dan III pada November 2021, pihak pelawan tetap tidak melunasi kewajibannya kepada bank.

Majelis hakim kemudian menilai pelaksanaan lelang memiliki dasar hukum. Berdasarkan Pasal 6 juncto Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, kreditur pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual objek jaminan melalui pelelangan umum atas kekuasaannya sendiri ketika debitur wanprestasi.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *