Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tetap memberikan hak kepegawaian sebesar 50 persen serta pendampingan hukum kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim nonaktif, Nurkholis, yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi perizinan tambang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengatakan, pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) terhadap Nurkholis masih berjalan sesuai aturan hingga ada putusan hukum berkekuatan tetap (inkracht).

Selain hak kepegawaian sebesar 50 persen, Pemprov Jatim juga memfasilitasi pendampingan hukum bagi Nurkholis selama menjalani proses hukum.

Dia menegaskan langkah tersebut diambil dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Tetap kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia), ya. Sudah, sudah didampingi.” jelasnya.

Nurkholis sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perizinan tambang. Perkara tersebut menjeratnya saat masih menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Untuk memastikan pelayanan dan roda organisasi tetap berjalan, Pemprov Jatim menunjuk Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Jatim Jumadi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Jatim.

Yuyun menjelaskan Jumadi akan merangkap jabatan tersebut hingga Pemprov Jatim menetapkan pejabat definitif. Pihaknya menargetkan pengisian jabatan definitif Kepala DLH Jatim dapat rampung sebelum akhir 2026 melalui mekanisme manajemen talenta.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *