Madiun (beritajatim.com) – Perbaikan jalan rusak menjadi salah satu pekerjaan yang didesak DPRD Kabupaten Madiun masuk dalam prioritas APBD 2027.
Legislatif meminta kenaikan anggaran daerah sekitar 6 persen dibandingkan tahun sebelumnya benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan masih banyak jalan desa maupun ruas jalan kabupaten yang membutuhkan perhatian. Karena itu, pemerintah daerah diminta memanfaatkan pembahasan anggaran untuk menentukan prioritas penanganan infrastruktur.
“Dengan adanya kenaikan APBD kita sekitar 6 persen dari tahun ini, pada prinsipnya kita tekankan untuk penyelesaian jalan. Banyak jalan desa maupun ruas jalan kabupaten yang membutuhkan perhatian serius,” ujar Fery usai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (14/10/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah rapat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027. Dalam dokumen yang disampaikan pemerintah daerah, belanja direncanakan mencapai Rp2,02 triliun, sementara pendapatan sebesar Rp1,88 triliun.
Selain persoalan jalan, DPRD menyoroti pembiayaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Fery menyebut anggaran Pilkades telah dibahas dalam KUA-PPAS melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa.
Menurut dia, pembiayaan dari pemerintah daerah diperlukan agar biaya pencalonan tidak menjadi penghalang bagi warga yang ingin maju sebagai kepala desa. Skema tersebut juga diharapkan menekan potensi politik uang dalam pemilihan di tingkat desa.
“Kami mengharapkan dengan hadirnya Pemkab Madiun dalam pembiayaan ini, kita bisa mengurangi cost dan menekan money politics. Kami ingin calon-calon dari kalangan anak muda berani maju mencalonkan diri menjadi kepala desa tanpa terbebani biaya,” katanya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber