Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Provinsi Jawa Timur mencapai 6.154 orang. Angka ini menempati posisi tertinggi ketiga setelah Jawa Barat dengan 13.044 orang dan Banten sejumlah 7.733 orang.
Pakar Ekonomi, Gigih Prihantono, SE., MSE, menilai kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor dan tekanan yang dihadapi. Industri tekstil dan kertas menjadi sektor yang paling menghadapi tantangan tersebut.
“Dari sisi eksternal, kita mengetahui adanya perang, gejolak harga minyak, tekanan terhadap nilai tukar, serta melemahnya daya beli, termasuk dari China. Semua itu berpengaruh terhadap industri tekstil dan kertas di Jawa Timur,” kata Gigih kepada detikJatim saat dihubungi, Rabu (14/10/2026)
“Dari sisi internal, perubahan regulasi yang terlalu sering juga berpengaruh. Beberapa aturan industri bisa berubah dalam waktu singkat, sehingga menambah biaya penyesuaian bagi perusahaan,” lanjutnya.
Pihaknya khawatir kondisi ini dapat menurunkan daya beli masyarakat apabila tidak segera ditangani. Menurutnya, kelas menengah menjadi pihak yang paling rentan terdampak. Sebab, pemerintah belum mempunyai kebijakan yang cukup kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan kelompok tersebut.
“Kelas menengah menjadi kelompok yang rentan menghadapi tekanan ekonomi. Saya sendiri melihat belum ada kebijakan yang benar-benar kuat untuk meningkatkan kesejahteraan kelas menengah,” terangnya.
Gigih menyebut kondisi semacam ini menjadi alarm bagi pemerintah. Bahkan, pihaknya turut mengingatkan bahwa keramaian pusat perbelanjaan belum tentu mencerminkan kemampuan belanja seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah mungkin melihat pusat perbelanjaan masih ramai dan masyarakat masih berbelanja. Namun, itu hanya menggambarkan sebagian kelompok masyarakat. Kita juga perlu melihat berapa banyak orang yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk berbelanja. Keramaian di pusat perbelanjaan tidak serta-merta menunjukkan bahwa daya beli seluruh masyarakat masih kuat,” bebernya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber