Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur, menggandeng Kejaksaan RI untuk meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memahami hukum pidana dan memperkuat pencegahan penyimpangan di lingkungan pemerintahan.
“Pengawasan jangan hanya berorientasi pada mencari kesalahan, tetapi juga mencegah penyimpangan sejak dini, memperbaiki kelemahan sistem, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan,” kata Bupati Sidoarjo Subandi, dalam keterangan diterima di Sidoarjo, Selasa.
Subandi menyatakan, pelatihan selama lima hari pada 26–30 Oktober 2026 tersebut diikuti 30 aparatur sipil negara (ASN) dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari kerja sama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI.
Dirinya mengatakan pemahaman hukum diperlukan agar APIP mampu membedakan persoalan administratif yang dapat diselesaikan melalui pembinaan tata kelola dengan dugaan tindak pidana yang harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan pelatihan tersebut untuk meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kapasitas dalam mengawal pembangunan serta memastikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai peraturan.
Sementara itu Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Harli Siregar menekankan pentingnya penguatan kapasitas APIP untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Harli menyatakan, keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari jumlah temuan pelanggaran, tetapi juga dari kemampuan mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan sistem, serta mendorong aparatur bekerja secara jujur dan bertanggung jawab.
Ia menjelaskan selama pelatihan, peserta mempelajari prinsip hukum pidana, analisis hasil pengawasan, penyusunan rekomendasi perbaikan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber