JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Komisi D DPRD Kota Surabaya bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp7,9 miliar untuk program beasiswa Bopda Santri dalam pembahasan
Dugaan tersebut mengarah kepada Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Gakda) Satpol PP Surabaya berinisial RZL. H Ali menilai proses penandatanganan surat pernyataan itu tidak memberikan ruang yang cukup baginya untuk mempelajari isi dokumen maupun mempertimbangkan konsekuensi hukumnya.
Menurut H Ali, surat pernyataan tersebut telah disiapkan oleh pihak Satpol PP sebelum dirinya diminta membubuhkan tanda tangan. Ia mengaku diminta segera mengisi identitas dan menandatangani dokumen tersebut.
Pria yang gemar melakukan aksi bakti sosial berupa pembagian sembako dan santunan anak yatim ini juga mengklaim mendapat tekanan berupa ancaman penyegelan atau penghentian operasional pasar apabila menolak menandatangani surat pernyataan.
Ia menilai cara tersebut berpotensi menjadi bentuk pemaksaan kehendak. Menurutnya, surat pernyataan semestinya dibuat berdasarkan kesadaran murni dan iktikad baik dari pembuatnya, bukan hasil setingan dokumen yang disodorkan secara mendadak oleh Kabid Gakda Satpol PP untuk dipaksakan tanda tangannya.
Warga Krembangan Bhakti ini menyebut dirinya akhirnya menandatangani surat pernyataan untuk Pasar Buah Tanjungsari no 47 dalam kondisi tertekan.
Namun, ia menegaskan menolak menandatangani dokumen serupa untuk Pasar Buah Tanjungsari 77.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber