JAKARTA (Kabarjawatimur) – Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mengapresiasi langkah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional
SURABAYA – Pembenahan gedung sekolah serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi sorotan Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
SURABAYA – Pembenahan gedung sekolah serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi sorotan Komisi D DPRD Kota Surabaya dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027.
Komisi D meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya terpaku pada pemenuhan anggaran wajib pendidikan (mandatory spending), tetapi juga memastikan alokasi anggaran tersebut benar-benar menjawab kebutuhan sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP.
Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan RAPBD 2027 bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (5/11/2026). Rapat tersebut dihadiri Dinas Pendidikan (Dispendik), Bapemkesra, Bakumkarsa, Bapenda, BPKAD, serta Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (BPBJAP).
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, menegaskan bahwa besarnya anggaran pendidikan harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas fasilitas dan layanan pendidikan.
Menurutnya, persoalan yang masih banyak dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan kondisi bangunan sekolah serta keterbatasan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar.
“Kita memastikan tidak hanya mandatory spending atau belanja wajib, tetapi juga bagaimana realisasinya. Khususnya kewenangan Pemkot Surabaya di jenjang SD dan SMP. Ternyata keluhan masyarakat masih berkaitan dengan bangunan sekolah serta sarana dan prasarana,” ujar Ajeng.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber