SURABAYA ( Kabarjawatimur) – Koordinator Pedagang Pasar Surabaya, Gus Hafidz atau yang akrab disapa Abu Nawas, mendesak Direktur Pembinaan Pedagang PT Pasar Surya (Perseroda),
SURABAYA (KabarJawatimur) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jawa Timur mendorong agar bonus demografi tidak hanya dipandang sebagai besarnya jumlah penduduk usia muda,
SURABAYA (Kabar Jawa Timur) — Penerapan parkir non-tunai di Kota Surabaya dinilai belum sepenuhnya didukung sistem pengelolaan setoran yang transparan. Pasalnya, di tengah transaksi parkir masyarakat yang mulai diarahkan secara digital, para juru parkir (jukir) disebut masih melakukan setoran retribusi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya secara tunai.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi melalui sistem aplikasi yang terintegrasi antara jukir dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Menurut Aning, aplikasi parkir tidak cukup hanya menghubungkan jukir dengan pengguna jasa atau end user. Sistem tersebut juga harus mampu mencatat dan menghubungkan seluruh transaksi hingga ke Pemkot Surabaya sehingga aliran penerimaan retribusi dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan.
“Pemerintah harus segera memperbaiki aplikasi yang dipakai untuk jukir dengan pemkot sehingga transparansinya bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini aplikasi yang dipakai lebih kepada jukir dengan end user, sehingga jukir merasa tidak ada transparansi dengan pemkot,” ujar Aning, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam alur penerimaan retribusi. Karena itu, digitalisasi parkir seharusnya tidak berhenti pada transaksi masyarakat dengan jukir, tetapi juga mencakup proses setoran kepada pemerintah daerah.
Aning menilai persoalan tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengelolaan parkir secara menyeluruh. Ia bahkan meminta Dishub menyempurnakan aplikasi agar tidak ada lagi celah transaksi tunai yang tidak tercatat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber