Mojokerto, blok-a.com – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional membawa konsekuensi terhadap sejumlah regulasi daerah. Untuk memastikan seluruh produk hukum tetap selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, DPRD Kota Mojokerto mulai menyiapkan langkah penyesuaian terhadap seluruh Peraturan Daerah (Perda).
Langkah tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) antara DPRD Kota Mojokerto dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto yang digelar di Kantor DPRD Kota Mojokerto, Rabu (11/11/2026).
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan penting setelah diberlakukannya KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Penyesuaian dilakukan agar Perda yang sudah berlaku maupun regulasi yang masih dalam tahap perencanaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Kedua, memperkuat kemitraan strategis antara DPRD dan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Ketiga, memastikan setiap regulasi yang dibentuk berorientasi pada keadilan dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.
“Jangan sampai ada pasal dalam produk kita yang batal demi hukum atau menimbulkan multitafsir di lapangan,” tegas Ery.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kota Mojokerto akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Mojokerto untuk menginventarisasi seluruh Perda yang masih berlaku. Hasil inventarisasi tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan ketentuan mana saja yang membutuhkan penyesuaian.
Selain harmonisasi regulasi, DPRD juga mendorong pemenuhan kebutuhan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Menurut Ery, keberadaan PPNS memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan dan penegakan Perda. Dengan demikian, aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dapat diterapkan secara efektif.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber