Anggota Komisi D DPRD Jatim, Siadi, meminta ganti rugi lahan berdasarkan penilaian objektif dan wajar.
Sejumlah kalangan mendesak agar proyek strategis tersebut tidak sampai merugikan masyarakat pemilik lahan. Sebaliknya, pembangunan harus memberikan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan warga di sekitar proyek.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Siadi, menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pembebasan lahan proyek infrastruktur Tol Malang-Kepanjen.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan, Komisi D DPRD Jatim akan terus memantau perkembangan proyek tersebut agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan jalan tol ini tentu bertujuan untuk mengurai kemacetan dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi wilayah Malang Raya serta Jawa Timur pada umumnya. Namun, di sisi lain, aspek sosial dan hak-hak masyarakat pemilik lahan tidak boleh diabaikan begitu saja,” ujarnya, Minggu (15/11/2026).
Siadi juga menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama pihak pengembang harus memastikan nilai ganti rugi yang diberikan kepada warga mengacu pada hasil penilaian (appraisal) yang objektif dan wajar.
Pihaknya meminta agar tidak ada celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dengan merugikan masyarakat setempat.
“Kami di Komisi D DPRD Jatim mendorong agar komunikasi antara instansi berwenang, pemerintah daerah, dan warga terdampak berjalan harmonis. Jangan sampai ada warga yang dirugikan atau mengalami hambatan birokrasi dalam proses pencairan hak ganti rugi mereka. Infrastruktur maju, masyarakat juga harus sejahtera,” pungkasnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber