Kota Malang, blok-a.com – Perselisihan kepengurusan Masjid Syuhada di Perumahan Karanglo Indah, Blok C-1A, Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, berlanjut ke ranah hukum. Pengurus Yayasan Syuhada Karanglo Indah digugat atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri (PN) Malang.

Gugatan yang diajukan sepuluh orang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 357/Pdt.G/2026/PN Mlg. Sidang pertama telah digelar pada Selasa (17/11/2026) sore. Perselisihan ini bermula pada 2024, ketika sebagian warga menginginkan keterlibatan dalam kepengurusan takmir masjid.

Wakil Ketua Takmir Masjid Syuhada, Gurit, menjelaskan polemik bermula saat Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian masjid kemudian dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024.

“Mulai terjadinya polemik ketika Ketua Takmir sebelumnya, almarhum H. Muchlis Ridwan, jatuh sakit. Pengelolaan harian kemudian dimandatkan kepada Indro Triyono melalui surat tugas tertanggal 10 Juni 2024. Mengetahui hal itu, kemudian perangkat RW dan RT setempat mendatangi beliau. Estafet ketakmiran itu diwakilkan ke Pak Indro Triyono,” ujar Gurit kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Perbedaan pandangan semakin mengemuka menjelang pembentukan kepengurusan periode 2025–2030. Menurut Gurit, perangkat lingkungan menghendaki mekanisme pemilihan takmir diatur oleh perangkat wilayah. Sementara jemaah yang telah merawat masjid sejak generasi awal menginginkan penentuan pengurus dilakukan melalui musyawarah mufakat di internal jemaah aktif atau ahli masjid.

“Kami juga berpedoman kepada Al Quran, kalau di muslim, perkara mengurus masjid melandaskan ketentuan Allah lewat Surah At-Taubah ayat 18 dan musyawarah mufakat. Ketika ada skema pemilihan baru dengan tiba-tiba ditarik ke lingkungan dan ada kandidat yang bukan ahli masjid, membuat kami tidak setuju. Jemaah ini berikhtiar mempertahankan hak masjid,” tambahnya.

Gurit menyebut Yayasan Syuhada sempat mengakomodasi keinginan sebagian warga dengan menggelar musyawarah. Dalam proses tersebut, seorang warga yang juga merupakan jemaah terpilih. Namun, setelah itu terbentuk kepengurusan baru yang menggantikan pihak yayasan dan pengurus masjid sebelumnya.

Padahal, Masjid Syuhada telah diresmikan sejak 1986 dan selama ini dirawat oleh pengurus serta jemaah. Perselisihan kemudian berlanjut ketika pihak yang berseberangan dengan yayasan berupaya melibatkan Lurah Balearjosari dan Camat Blimbing untuk mengesahkan struktur kepengurusan tersebut.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *