BOJONEGORO, iNewsBojonegoro.id – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, memperkuat transformasi digital birokrasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (PEMDI). Evaluasi kini tidak lagi hanya menitikberatkan pada kebijakan dan sistem di tingkat internal, tetapi juga dampak layanan yang dirasakan masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui Penilaian Interviu Evaluasi Kinerja PEMDI yang digelar secara daring oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (21/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Command Center, Gedung PIP, Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah perangkat daerah turut mengikuti evaluasi tersebut, antara lain Dinas Komunikasi dan Informatika, Inspektorat, Bagian Organisasi Setda Bojonegoro, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), serta sejumlah tamu undangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bojonegoro Edi Susanto mengatakan, evaluasi PEMDI mencakup tujuh aspek dengan total 20 indikator penilaian.
Ketujuh aspek tersebut meliputi tata kelola dan manajemen dengan bobot 10 persen, penyelenggara 10 persen, data 15 persen, keamanan siber 15 persen, teknologi digital 10 persen, keterpaduan layanan digital 15 persen, serta kepuasan pengguna layanan digital yang memiliki bobot terbesar, yakni 25 persen.
“Penilaian Pemerintah Digital saat ini berfokus dampak nyata bagi masyarakat. Pengukuran kematangan difokuskan pada kolaborasi antar instansi guna mewujudkan keterpaduan layanan digital. Serta mengukur sejauh mana masyarakat puas terhadap layanan yang diberikan,” ujarnya.
Pada 2026, Pemkab Bojonegoro menargetkan Indeks PEMDI mencapai 1,7 atau masuk kategori “Cukup”.
Berdasarkan hasil penilaian mandiri, Bojonegoro telah memperoleh nilai 1,97 dengan kategori “Cukup”. Sementara itu, hasil penilaian dokumen oleh Tim Asesor tercatat 1,23 dan masih berada dalam kategori yang sama.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber