TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG – Persetujuan terhadap Rancangan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2027 belum menjadi keputusan final bagi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang.

Fraksi tersebut masih menunggu jawaban Pemkab Jombang atas sejumlah catatan yang mereka lontarkan dalam rapat paripurna, mulai dari pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), progres Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga kondisi keuangan daerah.

Sikap tersebut disampaikan setelah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda APBD Jombang 2027 di DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (24/9/2026).

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jombang, Jawahirul Fuad, mengatakan jawaban dari pihak eksekutif menjadi salah satu pertimbangan penting sebelum fraksi menentukan sikap akhirnya terhadap rancangan anggaran tersebut.

“Kami menuntut agar eksekutif memberikan jawaban yang komprehensif, transparan, dan menyeluruh, bukan sekadar jawaban normatif,” ucap Jawahirul kepada Tribunjatim.com, Selasa (29/9/2026).

Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab Jombang membuka data mengenai jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di wilayah Jombang.

Tidak hanya jumlah, status pemenuhan standar operasional masing-masing SPPG juga diminta dijelaskan.

Pertanyaan itu muncul karena pelaksanaan MBG sebelumnya diwarnai sejumlah persoalan di lapangan, termasuk persoalan kelengkapan izin SPPG hingga kejadian yang dialami penerima manfaat.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *