Malang Raya (ANTARA) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang, Jawa Timur menyatakan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) menggugah minat warga di kota setempat, melakukan aktivitas Identitas Kependudukan Digital (IKD).
“Untuk IKD beberapa waktu terakhir ini signifikan (aktivasi) karena ada program Perlinsos, dimana untuk masuk ke dalam aplikasi harus menggunakan NIK dan pin IKD sehingga bagaimana pun masyarakat harus aktif,” kata Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Wahyu Hidayat di Kota Malang, Senin.
Dispendukcapil Kota Malang hingga Jumat (2/10) aktivasi Perlinsos tercatat 60.867 orang dan aktivasi IKD sebanyak 136.249 orang, dengan tingginya minat warga yang melakukan aktivasi IKD terjadi pada Agustus 2026, yakni sekira 1.400-an
Wahyu menjelaskan capaian IKD melihat pada dua aspek pembanding, yaitu kepemilikan nomor handphone yang telah mencapai 40 persen dan wajib KTP sebanyak 20 persen lebih.
“Karena belum tentu wajib KTP memiliki nomor HP, memang difasilitasi di sistem dalam dashboard Kementerian Dalam Negeri atau pengelolaan data administrasi kependudukan (PDAK) untuk dua pembanding itu,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya memastikan terus menggenjot aktivasi Perlinsos, terlebih Kota Malang telah ditetapkan sebagai salah satu daerah piloting untuk program pemerintah pusat tersebut.
Ia mengatakan tahapan pendaftaran dan pemutakhiran data warga sepenuhnya selesai pada 31 Desember 2026 atau diperpanjang dari jadwal semula pada 31 Agustus 2026.
Wahyu mengemukakan, dalam pelaksanaannya pendataan Dispendukcapil berkolaborasi dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) setempat.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber