SURABAYA(Kabarjawatimur) – Jalur formal yang tak kunjung mendapat respons membuat pedagang Pasar Buah Tanjungsari persil 77 memilih cara lain untuk menyampaikan aspirasi. Sebuah baliho
SURABAYA — Anggota Komisi A DPRD Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, menyoroti belum meratanya pemahaman generasi muda terhadap program dan dukungan
SURABAYA (Kabarjawatimur) — Anggota Komisi C DPRD Surabaya Achmad Nurdjayanto meminta Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan bantalan fiskal dalam APBD 2027 untuk mengantisipasi warga yang membutuhkan layanan dasar tetapi belum terakomodasi akibat persoalan data sosial ekonomi.
Hal itu disampaikan Achmad saat menjaring aspirasi warga dalam kegiatan reses di daerah pemilihan (Dapil) 2 Surabaya, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, persoalan data, termasuk status desil, tidak boleh menjadi penghalang bagi warga yang secara faktual membutuhkan akses kesehatan, pendidikan maupun bantuan sosial.
“Data memang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Tetapi jangan sampai masyarakat yang secara kondisi memang membutuhkan justru tidak mendapatkan akses layanan dasar karena persoalan desil,” ujar Achmad.
Kerumitan muncul ketika kondisi ekonomi warga di lapangan tidak sepenuhnya tercermin dalam kategori desil. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat terhadap berbagai program perlindungan sosial.
Achmad menilai, pemerintah perlu menyiapkan skema perlindungan sosial alternatif bagi warga yang belum terakomodasi melalui mekanisme desil, tetapi berdasarkan verifikasi faktual memang membutuhkan intervensi pemerintah.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber