Kota Malang, blok-a.com – Pemkot Malang dinilai belum bisa menyusun program pembangunan secara tepat sasaran jika verifikasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) belum tuntas. Sebab, masih ada lebih dari 25 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Malang yang belum terverifikasi.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, mengatakan kelengkapan dan akurasi DTSEN penting karena data tersebut menjadi dasar untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil.
Menurutnya, DTSEN tidak hanya digunakan untuk menentukan desil atau pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut juga menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan pemerintah.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pembangunan infrastruktur dapat menggunakan data tersebut sebagai dasar perencanaan.
Karena itu, apabila masih ada warga yang belum terverifikasi, pemerintah belum memiliki gambaran kondisi sosial ekonomi masyarakat secara utuh. Kondisi tersebut dapat memengaruhi akurasi dalam menentukan program dan sasaran pembangunan.
Ginanjar menyebut, berdasarkan data dari Kementerian Pusat, baru tiga daerah di Jawa Timur yang telah mencapai 100 persen verifikasi DTSEN. Ketiganya yakni Kota Surabaya, Kota Probolinggo dan Kabupaten Bojonegoro.
Sementara Kota Malang masih menyisakan lebih dari 25 ribu KK yang belum terverifikasi. Jumlah tersebut, menurut Ginanjar, sekitar 10 persen dari keseluruhan data.
“Malang itu masih tersisa 25.000 KK lebih itu. Nah, ini yang seharusnya kita bisa Malang itu untuk kemudian melakukan percepatan sehingga sudah semua penduduk Kota Malang KK dan anggotanya itu terverifikasi,” ujarnya.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber