Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Forum Pengusaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan dan proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna menjamin keamanan dan kesehatan makanan bagi penerima manfaat di Kota Delta.

Bupati Sidoarjo Subandi mengusulkan agar SPPG yang belum menyelesaikan pemenuhan SLHS dilarang beroperasi terlebih dahulu, serta meminta pemeriksaan ulang terhadap dapur yang sudah berizin demi memastikan sanitasinya tetap layak.

“SLHS ini bagian dari syarat agar perizinan operasional SPPG itu bisa beroperasi. Kalau SLHS-nya belum selesai, saya mengusulkan kepada BGN agar operasional SPPG yang belum selesai SLHS-nya jangan beroperasi dulu. Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak,” tegas Subandi, Minggu (27/9/2026).

Selain itu, Subandi menekankan pentingnya evaluasi tata kelola pendirian SPPG agar transparan, memprioritaskan warga lokal, dan sesuai prosedur resmi guna mencegah potensi masalah hukum atau kesehatan.

“Sudah, ke depan ini ayo dibenahi. Jangan sampai SPPG itu didirikan hanya karena berdasarkan titipan teman. Semua harus didirikan berdasarkan aturan dan mekanisme yang sudah ditentukan oleh BGN dan Pemkab Sidoarjo diberi tahu. Kalau tidak sesuai prosedur, nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Pemkab Sidoarjo yang disorot,” lanjutnya.

Wakil Koordinator BGN Regional Jatim Teguh Bayu Wibowo menyatakan bahwa BGN siap menanggung seluruh biaya pengobatan para korban setelah rekapitulasi nota pembayaran rumah sakit dirampungkan oleh Dinas Kesehatan Sidoarjo.

Sementara itu, Ketua Forum Pengusaha SPPG Kabupaten Sidoarjo Ubaidillah Nurdin mengapresiasi pendampingan Dinas Kesehatan Sidoarjo dalam membantu pemenuhan standar kebersihan dan sanitasi dapur. Dari total 117 SPPG yang tergabung dalam forum, mayoritas telah mengantongi sertifikat kelayakan.

“Dari 15 yang sebelumnya belum memiliki SLHS, sekarang 10 sudah selesai dan lima masih dalam proses. Kami terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Perlu diketahui juga, mitra dan yayasan tidak secara langsung mengoperasikan dapur. Kita hanya membantu agar operasional dapur berjalan baik dan benar,” jelas Ubaidillah.

Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber

By admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *