SURABAYA (Kabarjawatimur) – Upaya meramaikan Sentra Wisata Kuliner (SWK) di Kota Surabaya membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Tidak hanya pemerintah dan para pedagang, tetapi juga
SURABAYA (Kabarjawatimur) – Perubahan aturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Jawa Timur mendapat perhatian serius dari Fraksi Partai Demokrat. Fraksi
SURABAYA (Kabarjawatimur) – Wacana pengalihan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai Januari 2027 mendapat respons positif dari DPRD Jawa Timur.
Namun, legislatif Jatim meminta pemerintah tidak terburu-buru menganggap kebijakan tersebut sebagai kepastian. Pasalnya, hingga kini regulasi maupun mekanisme penganggaran secara detail belum sepenuhnya jelas.
Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Dedi Irwansyah, mengatakan persoalan gaji PPPK menyangkut kepentingan banyak pegawai sehingga kepastian mengenai sumber anggaran menjadi hal utama yang harus ditunggu.
“Yang jelas kami ingin melihat dulu secara pasti, karena ini urusan perut orang. Saya ingin melihat dulu ketersediaan anggaran secara resmi di pemerintah pusat seperti apa,” ujar Dedi, Senin (28/9/2026).
Politikus DPRD Jatim dari daerah pemilihan Sidoarjo itu menyebut masih terdapat sejumlah hal teknis yang perlu diperjelas, terutama mengenai kategori PPPK yang nantinya masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat.
Menurutnya, informasi yang berkembang sejauh ini lebih banyak menyebut PPPK penuh waktu atau full time. Sementara mekanisme pembiayaan bagi PPPK paruh waktu belum mendapatkan penjelasan yang memadai.
Sumber: Baca Selengkapnya di Sumber